Home » Opini » Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?
Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?
Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?

Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?

Oleh: Adlan Daie

Wakil Sekretaris PWNU JBR

 

Ada Apa Dengan Bupati Indramayu…?

 

Inisiatif dan langkah politik Hj. Ana Shopanah untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Indramayu, dua tahun lebih awal dari masa berakhir jabatannya secara resmi pada bulan Desember 2020, menimbulkan pertanyaan besar di ruang publik.

Ada apa dengan Bupati Indramayu…?

Sebuah pertanyaan yang wajar dengan segala ragam tafsir politik yang melatarinya. Mulai dari tafsir politik yang bersifat “gosip” dan “kasak kusuk” warung kopi, hingga tafsir politik yang imajinatif untuk membaca kemungkinan-kemungkinan politik masa depan terutama dalam konteks Pilkada Indramayu pada akhir tahun 2020.

Dalam konstruksi dan pandangan politik Lord Action, seorang pakar politik berkebangsaan Inggris, sangat sulit memahami fenomena mundurnya Bupati Indramayu Hj. Ana Shopanah.

Politik dalam pandangan dasar Lord Action adalah cara merebut kekuasaan dan memupuknya menjadi semakin kuat untuk bisa bertahan lebih lama.

Agadium politiknya yang sangat populer, “Power tends to corrrupt, but absolute power, corrupt absolutely”, yakni makin kuat kekuasaan seseorang, makin absolut kewenangannya.

Makin absolut kewenangannya, makin potensial kecenderungan tindakan dan perilaku politik koruptifnya.


Demikianlah sejatinya “watak politik kekuasaan” dalam pandangan politik Lord Action. Sebuah pandangan politik yang makin mendapatkan legitimasi pembenarannya dalam praktek proses politik kekuasaan hingga hari ini.

Sebagaimana tercermin dalam pandangan pakar politik asing sesudah Lord Action seperti Herbert Feds dan Wlliem Iiddle, atau pandangan pakar politik dalam negeri seperti Dr. Affan Gaffar, dan Dr. Riswanda Imawan serta pakar politik generasi sesudahnya seperti Eep Saefullah Fatah, Deny JA, Saeful Mujani, dan lain-lain.

Baca  Pesan "Nasi Liwet" Dari Cianjur

Semua pandangan politik di atas dalam konteks mundurnya Hj. Ana Shopanah dari jabatannya sebagai bupati Indramayu, menjadi “terbantahkan” dan kehilangan rasionalitas politiknya justru karena yang bersangkutan mundur saat dukungan politiknya baik di level suprastruktur politik maupun infrastruktur politiknya sangat kuat dan membumi.

Karena itu, dalam pandangan penulis fenomena mundurnya Hj. Ana Shopanah dari jabatannya sebagai Bupati Indramayu adalah fenomena “anomali kekuasaan”, yakni sebuah pengecualian politik setidaknya karena dua hal.

Pertama, dalam sejarah kekuasaan politik di Indonesia, terlebih di era orde reformasi sejak tahun 1999, belum terkonfirmasi adanya fenomena mundurnya seorang pejabat dari jabatan yang diperolehnya melalui proses pemilihan (election vote) yang acapkali berbiaya mahal dan melelahkan.

Fenomena yang umum terjadi justru seorang pejabat, jangankan di level jabatan bupati dangan keistimewaan hak-hak protokoler yang melekat dalam jabatannya.

Seorang kepala desa pun, akan ekstra keras mempertahankan jabatannya meskipun tengah mengalami krisis kepercayaan publik yang luas dan melemahnya dukungan elit-elit politik di lingkungannya, kecuali dipaksa mundur oleh peraturan perundang-undangan karena terjerat kasus korupsi, operasi tangkap tangan KPK dan tindak kriminal besar lainnya.

Inilah fenomena anomali dan pengecualian politik dari Hj. Ana Shopanah, mundur secara legowo dari jabatannya sebagai Bupati Indramayu saat yang bersangkutan jauh dari tekanan krisis politik dan kasus-kasus korupsi.

Kedua, dalam perspektif kekuasaan politik Jawa sebagaimana tersirat dalam pandangan seorang Antropolog politik, Clifford Gerts, dalam karyanya “The Religions of Java”.

Jabatan politik seperti jabatan bupati, bukan semata-mata soal kewenangan yang melekat dalam dirinya melainkan jauh lebih mendalam terkait dengan kelas strata sosial dan “kehormatan kultural” yang melampaui batas-batas otoritas jabatannya.

Karena itu mundurnya Hj. Ana Shopanah tidak bisa dibaca secara simplisitis dan sederhana, misalnya karena “deal politik” dengan pihak lain, yang umumnya mudah diabaikan jika tidak ada.

Baca  Maju Jalur Independen, Kenapa Tidak?

Situasi politik yang memaksa atau karena gosip politik “murahan” terkait kemungkinan indikasi tindakan koruptif dan lain-lain yang secara argumentatif tidak memadai dalam kaedah-kaedah hukum yang tidak mengenal gugurnya kasus hukum akibat mundurnya seseorang dari jabatan politiknya.

Dengan kata lain, mundurnya Hj. Ana Shopanah dalam perspektif penulis jauh dan sama sekali tidak terkait dengan “gosip-gosip politik” di atas, selain bukan perkara mudah pula.

Sisi psikologi politik kekuasaan untuk dilewatinya, karena tidak semata-mata akan menanggalkan keistimewaan-keistimewaan protokolernya, melainkan proses transisi kultural yang membutuhkan “revolusi mental” dalam dirinya untuk keluar dari zona “terhormat” strata sosialnya untuk selanjutnya berbaur secara alamiah dengan lingkungan sosial pada umumnya tanpa beban psikologi “post power syndrome”.

Dalam konteks ini, Hj. Ana Shopanah berhasil melewati tembok-tembok tebal psikologi politik kekuasaan berbasis kultural Jawa secara legowo dan elegan.

Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?
Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?

Terlepas dari persoalan anomali dan pengecualian politik terkait dengan mundurnya Hj Ana. Shopanah tersebut yang sulit dipahami dari sudut pandang narasi-narasi politik modern sebagaimana dipaparkan di atas dan alasan “keluarga” yang sering diungkapkan yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan.

Dalam konteks imajinasi politik penulis setidaknya dapat ditarik tafsir lain untuk membaca kemungkinan-kemungkinan baru dalam kerangka memperkaya “pelajaran” politik dan dinamika masa depan politik Indramayu.

Baca  Pemuda, Ayo Bangun Desa Dan Kawal Dana Desa

Dari sisi pelajaran politiknya, mundurnya Hj. Ana tersebut adalah “legacy”, sebuah teladan bahwa jabatan politik bisa datang dan pergi dengan cara yang beragam dan melepaskannya tidak mudah dari jebakan-jebakan kemewahan politik kekuasaan yang full power.

Sehingga tidak jarang membuat terlena dengan kecenderungan perilaku-perilaku politik yang berpotensi koruptif dan acapkali berujung pada ditangkapnya banyak bupati dan pejabat-pejabat negara lain yang “abuse of power” dalam melaksanakan amanah jabatannya.

Dalam konteks inilah, Hj Ana shonah berhasil melewat jebakan-jebakan kemewahan politik dengan “khusnul khotimah” baik csr politik maupun. dlm konteks hukum.

Di sisi lain,dalam perspektif dinamika masa depan politik Indramayu, mundurnya Hj Ana Shopanah dapat dibaca bahwa “klan politik H. Yance” (baca: ikatan keluarga H. Yance) secara perlahan mundur dari poros utama panggung politik Indramayu.

Jika transisi peralihannya berjalan mulus oleh penggantinya dan tidak menimbulkan degradasi stabilitas politik baik di akar rumput dan di lembaga-lembaga politik lainnya, kemungkinan dinamika politik dalam konteks pilkada 2020 akan berlangsung secara kompetitif dengan opsi-opsi pilihan yang beragam.

Sebaliknya, jika pasca mundurnya Hj. Ana Shopanah, menimbulkan kegaduhan politik yang tidak produktif di tengah-tengah masyarakat dan di level elit-elit politiknya berlangsung proses politik “saling sandera” dan bersifat transaksional.

Hal tersebut dapat menghambat percepatan eksekusi program-program pembangunan dan melemahnya fondasi stabilitas sosial, bukan sesuatu yang mustahil manakala kelak masyarakat akan “memaksa” klan politik H. Yance untuk kembali ke panggung utama poros politik Indramayu dalm kontestasi Pilkada Indramayu 2020.

Mari kita tunggu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OpiniLeft Menu Icon