Home » Opini » Eklektika Gerakan Terorisme
Eklektika Gerakan Terorisme. (Foto: istimewa)
Eklektika Gerakan Terorisme. (Foto: istimewa)

Eklektika Gerakan Terorisme

Oleh: Syahrullah Iskandar

Ketua DKM Bayt Ar-Rahman Sawangan Village Depok

 

Eklektika Gerakan Terorisme

 

Aksi bom bunuh diri di Indonesia sudah sering terjadi, mulai Bom Bali I (12 Oktober 2002), JW Marriot (5 Agustus 2003), Kedubes Australia (9 September 2004), Bom Bali II (1 Oktober 2005), JW Marriot & Ritz Carlton (17 Juli 2009), Masjid az-Zikra Cirebon (15 April 2011), Bom Sarinah (14 Januari 2016), Mapolresta Solo (5 Juli 2016), Kampung Melayu (24 Mei 2017), Bom Surabaya dan Solo (13 & 14 Mei 2018).

Serangkaian teror bom bunuh diri tersebut menjadi “kode keras” bagi segenap komponen masyarakat akan bahaya terorisme. Aksi biadab yang ditengarai mengusung agama sebagai motif gerakannya itu adalah bentuk kegagalpahaman akan agama. Sebab, tidak ada agama yang menghalalkan aksi yang abai terhadap perikemanusiaan.

Terorisme akan selalu menjadi musuh bersama (common enemy) umat manusia, tanpa membedakan latar kultural atau pun religiusitas pelakunya. Betapa tidak, aksi terorisme selalu berdampak buruk bagi situasi ekonomi, sosial, budaya, politik, atau pun keagamaan.

Dapat dipastikan bahwa sasaran utama aksi terorisme bukanlah warga sipil dan area publik, tetapi mengincar musuh utamanya, yaitu penghalang penyebaran ideologinya. Warga sipil dan area publik hanya menjadi “sasaran antara” untuk memprovokasi perlawanan terhadap musuh utamanya.

​Sebagai extraordinary crime, terorisme menuntut penanganan yang tidak boleh terpaku pada aspek penindakan semata, tetapi juga meliputi aspek pencegahan dan pascapenindakan. Jika hanya bertumpu pada penindakan, dipastikan pelaku terorisme (teroris) akan berpotensi melancarkan aksi brutalnya secara regular.

Baca  Ber-Amar Ma’ruf yang “Santun”

Hal ini cukup beralasan mengingat teroris telah ‘terpenjara’ dalam sebuah kerangkeng ideologi yang mustahil diruntuhkan dengan metode regresif apa pun. Di samping itu, pola penindakan yang acap mempertontonkan semacam ‘heroisme’ penindak berpotensi memicu lahirnya tindakan susulan atau balasan dari jejaring teroris lainnya.

Di mata dunia, Indonesia memang terbilang dahsyat dalam konteks penindakan teroris. Namun, patut dipahami juga bahwa jauh lebih berat menanggulangi “terorisme” daripada sekadar meringkus “teroris”. Terorisme akan terus menjadi ancaman negeri ini jika hanya mengandalkan hard power, sementara perangkat soft power minim inovasi dan efektivitas.


Sasaran Aksi Dan Gerakan Dalam konteks Indonesia, terorisme memang mengalami dinamika dalam konteks sasaran aksinya. Dari 15 aksi terorisme dalam kurun tahun 2000-2011, pelaku terorisme tidak menyerang secara langsung fasilitas pemerintah ataupun militer, melainkan fasilitas umum.

Dampaknya adalah jatuhnya banyak korban, baik yang tewas maupun terluka (Fakhri Usmita, 2015). Sasaran serangan gerakan terorisme pun perlahan mengalami pergeseran dengan menargetkan fasilitas aparat kepolisian seperti peledakan bom di Masjid al-Dzikra Cirebon ataupun serangan bersenjata Sarinah-Thamrin 14 Januari 2016 lalu.

Belum lagi dengan upaya provokasi dari pihak ISIS yang secara terbuka mengaku sebagai pelakunya via dunia maya. Pola jaringan terorisme juga telah mengalami proses yang dinamis. Jika dulunya bersifat global dan satu komando, saat ini telah mengalami perpecahan yang terkadang satu sama lain beda orientasi tertentu dan sulit ditelusuri.

Baca  Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)

Salah satu dalil pendukungnya adalah lahirnya gerakan ISIS sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap perjuangan yang digelorakan al-Qaeda.

Scott Jasper & Scott Moreland (2014) menyebut ISIS sebagai gerakan yang lebih berbahaya daripada gerakan terorisme lainnya karena menghimpun sejumlah karakteristik: metode gerakannya bersifat campuran, struktur organisasinya fleksibel, aksinya bersifat simultan, pola militansinya menggabungkan antara prajurit profesional, teroris, petarung dan penjahat yang bengis, bertindak kriminal dalam mendukung pelaksanaan agenda gerakannya, dan memanfaatkan sarana jaringan komunikasi untuk propaganda kekerasan.

Pola gerakan demikian disebutnya sebagai ‘eklektika gerakan” yang meniscayakan respons penanggulangan yang aktif dan kreatif dari negara dan segenap pihak terkait.

​Jejaring teroris menjadikan propaganda dan penyebaran informasi oleh media sebagai sarana penting dalam memantik simpati publik. Pada ranah ini pula rekruitmen simpatisan dilakukan. Bukan tidak mungkin pemberitaan tentang aksi brutal mereka dijadikan sebagai sebuah ‘komoditi’ yang menggelorakan spirit terorisme dari calon pendukung potensialnya.

Paul F. Lazarsfeld mengamini argumentasi ini dengan menyatakan bahwa jika publik diterpa peluru komunikasi, mereka tidak semuanya tumbang. Ia menihilkan ketepatan teori peluru (bullet theory) yang sebelumnya dipopulerkan Wilbur Schramm.

Lazarsfeld berdalih bahwa terkadang peluru yang ditembakkan tidak menembus sasaran, bahkan acap menimbulkan efek yang berlainan dengan tujuan si penembak. Lebih parah lagi jika objek yang ditembaksering kali memang senang untuk ditembak. Jejaring terorisme menjadikan media sebagai panggung propaganda, kiranya saat ini tengah menemukan momentum performatifnya.

Baca  Tingkatkan Pemilih Pemula, KPU Sosialisasikan Gerakan Melindungi Hak Pilih

Atas dasar itu, diperlukan ide dan strategi propaganda dari media yang lebih saksama dalam memerangi eklektika gerakan terorisme itu. Ada benarnya pernyataan Condoleezza Rice bahwa untuk memenangkan peperangan melawan terorisme, harus memenangkan perang ide.

Penyataan ini senada dengan Hamoud al-Hittar, pioner gerakan deradikalisasi Yaman, bahwa terorisme mengandung ide intelektual yang hanya dapat terkalahkan dengan ide intelektual pula.

Terlepas dari kelemahan praktis teori tersebut, namun pertarungan idelah yang menjadi ajang perjuangan yang sesungguhnya. Diperlukan ide kreatif dan inovatif untuk merespons fenomena terorisme.

Pelaku terorisme tidak boleh distereotipekan kepadapihak tertentu. Penampilan fisik dengan ciri berpakaian dan karakteristik tertentu lainnya tidak dapat lagi dijadikan indikator teroris.

Di samping stereotipe demikian cenderung menyudutkan agama tertentu, ia juga lebih bersifat asumtif daripada faktual. Patut dicatat bahwa terorisme dapat dilakukan oleh penganut agama manapun.

Tegasnya, terorisme bukanlah bagian dari agama. Untuk mengejawantahkan konsepsi ini, diperlukan pengembangan konsepsi terorisme itu sendiri. Jika selama ini, terorisme selalu dititikberatkan pada pelakunya, maka mengurainya berdasarkan objektivitas aksinya juga perlu dipertimbangkan.

Semoga implementasi Undang-Undang Terorisme yang baru dapat merespons situasi dan perkembangan gerakan terorisme kekinian, sehingga mampu menghindarkan generasi bangsa dari keterpaparan radikalisme dan terorisme.

Sawangan, 7 Agustus 2018

OpiniLeft Menu Icon