Home » Terkini » Ketua Komisi III : PT SAKI Segera Serahkan Salinan PKB Perusahaan
Ketua Komisi III : PT SAKI Segera Serahkan Salinan PKB Perusahaan (Foto: Risty)

Ketua Komisi III : PT SAKI Segera Serahkan Salinan PKB Perusahaan

QARAO.com, Probolinggo – Minati Damis bersama rekannya Sri kembali menyampaikan suaranya ke Komisi III DPRD Kota Probolinggo terkait soal banyaknya potongan dipabriknya PT SKI yang meliputi mengganti kerusakan keramik saat proses produksi mengalami kerusakan atau cacat sebesar Rp 100 ribu.

Selain itu, para karyawan wajib membeli dua masker dari pabrik seharga Rp 8. 000. Anehnya jika karyawan tak membeli masker dari pabrik akan didenda Rp 50 ribu jika ketahuan menggunakan masker yang berbeda. Anehnya lagi jika tidak membawa masker didenda 50 ribu rupiah, tidak boleh berjualan didalam pabrik yang juga didenda maupun jam yang tak sesuai karena tidak ada jam lembur.

Tak tahan banyak kondite atau potongan di pabriknya, seorang mantan karyawati PT Sumbertaman Keramika Industri (SKI) mengadu ke DPRD Kota Probolinggo. Ia meminta DPRD membantu persoalan yang sudah lama dikeluhkan para karyawan PT SKI. Menyikapi hal tersebut,Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Baca  VIDEO: Selamatkan Adik, Seorang Mahasiswa Tewas Terseret Ombak di Pantai Ketaping Padang

Dalam RDP tersebut DPRD mengundang langsung pihak managemen PT SKI dan pihak pengadu. Dinas tenaga kerja, SPSI. Rapat tersebut membahas masalah yang di adukan tentang potongan yang tidak wajar waktu lalu. Kamis (4/10/2018).

Dari penyampaian pengaduan tersebut, Ketua komisi III langsung memberikan alasannya kepada HRD PT SKI Supriyanto, Supri membantah semua anggapan tersebut. Bahwa terkait denda atau potongan sudah disepakati bersama melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan diketahui oleh seluruh karyawan.

“Semua aturan yang disepakati bersama melalui PKB tersebut sudah diketahui semua karyawan melalui sosialisasi. Sehingga jika ada denda atau potongan itu sudah diketahui para karyawan,”terangnya.

Ketua Komisi III : PT SAKI Segera Serahkan Salinan PKB Perusahaan (Foto: Risty)

Komisi III balik menanyakan pada karyawan, dan anehnya karyawan malah tidak pernah tahu soal PKB tersebut dengan memberikan isyarat menggelengkan kepala.

“Kami tidak pernah dikasih tahu apa PKB itu. Jadi apa isinya kami tidak tahu,”terang Minati balik bertanya.

“Saya tidak kuat selama kerja di sana dengan potongan sebanyak itu. Pernah saya jualan nasi di pabrik, karena tidak boleh dan ketahuan, saya didenda termasuk yang beli juga didenda,” imbuh Minati.

Baca  Warga Puncak Jaya Serahkan Alat Perang dan Kibarkan Merah Putih

Akibat potongan tersebut, gaji yang ia terima tiap dua minggu sebesar Rp 900 ribu menjadi tak utuh. Besarnya tergantung jumlah kerusakan yang dilakukan karyawan.

“Yang sedih di slip gaji tidak ada keterangan jelas kerusakan yang saya buat,tahu-tahunya sudah ada potongan,” tegas Minati.

Dari sanggahan itu, pihak HRD SKI,Supriyanto mengaku aturan denda atau potongan tersebut tak secara tertulis ada di PKB. Namun tertuang dalam aturan lain diluar PKB.

Ketua Komisi III : PT SAKI Segera Serahkan Salinan PKB Perusahaan (Foto: Risty)

“Ini kesepakatan yang kami buat dan diketahui oleh karyawan meski soal potongan tidak tertuang di PKB,”tegasnya bersikukuh.

Dari pembahasan antara pihak PT SKI yang terlihat berbelit, Hal itu membuat Ketua Komisi III sedikit marah dan berkata ” Ini perusahaan apa tukang jagal?” Ucap Ketua Komisi III,Agus Riyanto.

Dari situ Agus meminta langsung kepada SKI yang berjumlah 800 karyawan tersebut , untuk memberikan salinan PKB pada Komisi III untuk memastikan peraturan yang disepakati bersama. Kepala Dinas Tenaga Kerja Wahono mengaku, informasi tersebut akan didalami. Pasalnya terkait potongan dan lain-lain adalah kesepakatan yang dibuat bersama.

Baca  Tokoh Pemuda Katholik Minta L Winengan Maju di Pilkada Kota Mataram

“Kami mendengar itu adalah kesepakatan bersama sehingga mungkin itu kebijakan internal perusahaan. Namun kalau memang ditemukan hal tak wajar kami akan lakukan tindak lajut kedepan,” ucap Wahono.

Ketua Komisi III, Agus Riyanto kembali meminta kepada PT SAKI untuk memberi salinan PKB dalam waktu dekat serta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendalami hal tersebut dengan kesepakatan 7 hari kedepan.

Dengan tegas meminta pada PT SKI dan Dinas Tenaga Kerja untuk serius menyikapi hal ini. Pasalnya karyawan banyak yang mengeluh dan memilih diam dikarenakan takut.

“Kami meminta salinan PKB pada perusahaan termasuk pada Dinas Tenaga Kerja untuk mendalami hal ini. Potongan seperti ini kami rasa tak wajar dan tak manusiawi,” tegas Agus.

. (Risty)

Selasa, 22 Oktober 2019