Home » Opini » Korupsi Massal Anggota Dewan dan Matinya Empati
Korupsi Massal Anggota Dewan dan Matinya Empati.
Korupsi Massal Anggota Dewan dan Matinya Empati.

Korupsi Massal Anggota Dewan dan Matinya Empati

Oleh: Satori

Alumni Fisip Universitas Jember

 

Korupsi Massal Anggota Dewan dan Matinya Empati

 

Korupsi adalah perilaku yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kehancuran VOC dipastikan karena banyak pejabatnya yang korup. Bahkan jauh sebelum itu, Lord Acton (1834-1902) telah memberi sinyalemen bahwa korupsi adalah perilaku yang melekat erat dengan kekuasaan.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan secara massal oleh anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, yang berstatus tersangka. Mereka ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Kasus ini sangat disayangkan dan mengkhawatirkan terhadap peranan anggota legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi jadi mandul.

Karl Marx telah menggariskan bahwa manusia akan menemukan kedirian yang sejati pada pekerjaan yang dilakoninya. Maka dari itu, tak salah jika menjadi penguasa dan pemimpin sebenarnya bukanlah pekerjaan. Tetapi lebih pada satu bentuk pengabdian.

Baca  Isu Lingkungan Hidup Buram Dalam Debat Capres Ke-2

Seseorang yang merengkuh kekuasaan sama artinya dengan telah menyelesaikan kebutuhan untuk dirinya pada tingkatan pokok (ekonomi). Pengabdian dan pelayanan kepada rakyat adalah keutamaan ciri sebuah kekuasaan yang ideal.

Pemimpin tidak lagi menjadikan pengabdian sebagai landasan pacu bagi kegiatan sehari-hari mereka. Pemimpin disini tetap berwatak priyayi.

Priyayi menurut Cora Dubois (dalam Geertz; 1983:315) adalah sekelompok kelas yang memandang kehidupan berdasarkan hirarki dan kekuasaan bukan dalam demokrasi komunal yang sederhana.

Kelas priyayi lebih mengutamakan hak istimewa (previlise) dan bukan kewajiban resiprokal. Hingga akhirnya kelas ini hanya membesarkan diri sendiri dan tidak memenuhi kebutuhan dalam rangka hidup komunal.

Pandangan ini masih tetap relevan jika membicarakan hubungan antara pemimpin (misal: anggota dewan) dengan rakyat hari ini. Bentuk demokrasi apapun yang dipilih sebagai napas pemerintahannya tetap saja menguntungkan kelas priyayi.

Empati Sederajat

Korupsi massal yang dilakukan anggota dewan Kota Malang adalah bukti betapa sikap empati masih kecil di hati pemimpin kita. Padahal empati adalah salah satu bukti falsafi betapa hati yang dititipkan Tuhan pada tubuh manusia itu memiliki guna.

Baca  Miris, 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Jadi Tersangka Korupsi

Bukan sekadar penghasil empedu untuk menetralisir racun yang masuk melalui makanan ke tubuh manusia, sebagaimana termaktub dalam buku-buku ilmu biologi. Empati dikembangkan dengan hati yang difungsikan secara sosial dan kultural oleh manusia.

Bagaimana berjalannya sikap empati ini?

Penyair Subagyo Sastrowardoyo dalam sajak Paskah Di Kentucky Fried Chicken mengatakan begini: bagaimana akan makan ayam goreng ini kalau tiba-tiba aku melihat bayi menangis di gendongan karena lapar dan perempuan kurus mengorek sisa roti di tong sampah di muka restoran? Coca cola terasa kesat di tenggorokan ketika teringat kepada muka-muka ceking di rubung lalat hijau di gurun pasir.

Adakah anggota Legislatif kita, pernah terpikir sedikit saja tentang apa yang ditulis oleh Subagyo Sastrowardoyo diatas?

Empati dapat dilakukan jika anggota Legislatif sedikit saja merasakan apa yang dirasakan oleh kalangan arus bawah (rakyat kecil).

Baca  Ada Apa Dengan Bupati Indramayu ?

Sekadar merasa saja, tidak kurang, tidak lebih. Lalu berusaha memperbaiki nasib hidup rakyat melalui kebijakan yang penuh dengan kebajikan. Jika hal ini dilakukan oleh anggota legislatif, maka mereka telah melampaui sikap empati.

Rakyat butuh aksi nyata dari wakilnya yang duduk di Legislatif. Memang, Legislatif memiliki kewajiban menampung aspirasi dan memenuhi atensi dari rakyat. Tetapi itu hanya peraturan diatas kertas yang selalu diwujudkan melalui serangkaian program bersifat seremoni—misalnya penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara).

Tetapi, seberapa banyak Legislatif turun ke bawah untuk memantau kehidupan rakyat dari dekat? Frekuensi Studi Banding Legislatif—baik pusat maupun daerah—lebih sering daripada menyelami keseharian rakyat dari dekat.

Menjadi anggota dewan itu sama artinya dengan membayar hutang kepada rakyat melalui pengabdian. Bukan malah memanfaatkan kesempatan untuk membikin besar perut sendiri.

Kamis, 22 Agustus 2019