Home » Opini » Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)
Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)
Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)

Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)

Oleh: Achmad Dhofir

Pemred Majalah Hukum FAKTA (Surabaya)

 

Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)

 

Maaf, UKW Dewan Pers Masihlah ‘Ilegal’  

Ohh… Rasanya ini bikin syok. Tak hanya bagi para wartawan dkk (redaktur, editor, dan segenap sejawat) yang sudah kadung membanggakan profesi dan kegiatan jurnalistiknya.

Begitu pula kepada segenap anak bangsa yang berkepentingan terhadap sisi (positif) kehidupan mainstream para pegiat pers akan kontribusinya terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Galibnya, masalah ‘isi perut’ dunia kewartawanan sama sensitifnya dengan sisi legal formal dan sistem keber-pers-an kita. Kita semua ‘maklum’, UU Pers sampai saat ini masih dianggap sebagai eforia dari reformasi 1998.


Para pelaku pers juga sudah lama gelisah dengan kenyataan ini, sementara dari pihak pemerintah juga bukannya tak tahu akan fenomena ini.

Buktinya, setelah 20 tahun berlalu tak ada regulasi turunan UU Pers yang akan menjadi payung hukum teknis kegiatan pers secara legal formal. Keberadaban pers kita digantung.

Karena, berdasar UU No. 12/ 2011 tentang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) Pasal 12 dan 13, mustinya keberadaan suatu lembaga negara yang menjadi perintah UU di-jlentreh-kan oleh PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden) supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terutama terkait dengan kewenangan, hak dan kewajiban para pengurus Dewan Pers, sampai kuasa anggaran serta sistem pidana (sehingga juga akan termasuk menjadi objek pengawasan oleh KPK/ Komisi Pengawasan Korupsi demi turut menyokong transparansi di republik ini).

Rasa gundah gulana kian menyergap manakala sistem pers kian rigid. Kegiatan pers tak cukup hanya dengan legalitas perusahaan pers, namun hingga manajemen sumber daya manusianya.

Termasuk, faktor kompetensi wartawan melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan) versi Dewan Pers.

Baca Juga  Umar bin Khattab: Pemimpin yang Merakyat

Selain menjadi ‘bukti’ jaminan kapasitas kewartawanan seorang jurnalis, pula sebagai alat kepatuhan perusahaan pers terhadap garis keputusan Dewan Pers, sertifikat UKW Dewan Pers juga menjadi ‘ajang pamer’ kepada narasumber berita (baik perseorangan atau instansi), bahkan termasuk kepada sejawat sendiri.

Ironisnya, dikarenakan sertifikasi terhadap profesi wartawan memang tidak tercantum dalam UU Pers, maka sumber pencetusan sertifikasi kompetensi wartawan hanya berdasarkan kesadaran kolektif-partisipatif Dewan Pers akan pentingnya peningkatan kapasitas seorang wartawan, sehingga terbit Peraturan Dewan Pers No. 1/ Peraturan-DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan sebagai landasan tanpa menilik aturan lainnya yang tengah berlaku dan sejalan dengan langkah ‘progresif’ Dewan Pers.

Sebagai perbandingan, Peraturan Dewan Pers tidaklah seperti POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang dapat berfungsi setara dengan PP dan masuk dalam lembaran negara (sehingga mengikat secara umum) sebagaimana yang menjadi amanat dalam UU No. 21/ 2011 tentang OJK Pasal 1 angka 11.

Hal ini selaras dengan UU PPP Pasal 1 angka 12, serta Pasal 81 dan 82 mengenai tata cara pengundangan.

Inilah pangkal UKW Dewan Pers terasa ‘ilegal’ yang bahkan kini digugat para insan pers itu sendiri.

Lagipula, sejatinya ranah sertifikasi kompetensi mengacu pada ISO 17024, tepatnya kini menjadi SNI-ISO/IEC 17024:2012 setelah diratifikasi oleh UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) jelas menyatakan: Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja, dan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk BNSP yang independen.

Pembentukan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) merujuk pada PP No. 10/ 2018 juncto PP No. 23/ 2004 tentang BNSP.

UU Ketenagakerjaan dan PP BNSP juga diperkuat Perpres No. 8/ 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Baca Juga  Eklektika Gerakan Terorisme

Pada Pasal 4 ayat (2) berbunyi, bahwa sertifikat (sebagai capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja, Pen) sebagimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Apa yang termaktub dalam Perpres KKNI tersebut juga senada dengan UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang menyatakan, bahwa sertifikat (merupakan bukti tertulis atas pengakuan keahlian seseorang, Pen) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Itu terdapat di Pasal 61 ayat (1) sehingga dapat dimaknai pula sebagai ‘ibu kandung’ sertifikasi profesi di semua bidang.

Termasuk (seharusnya) adalah profesi wartawan. Nah, dikarenakan sertifikasi kompetensi wartawan yang ‘diatur’ Dewan Pers (bagaimanapun) adalah kompetensi di suatu bidang pekerjaan, mengapa aturan-aturan yang relevan tersebut terasa dinafikan?

Padahal saat Peraturan Dewan Pers tersebut dibuat, posisi kepemimpinannya di tangan mantan Ketua MA Bagir Manan yang seharusnya lebih valid dan teliti akan keberadaan regulasi negara.

Inilah yang membuat banyak insan pers sendiri masygul dengan penerapan UKW Dewan Pers saat ini.

Syarat Sah Asesmen Selain keabsahan payung hukum, masih tak jelas dari mana pedoman dan acuan tentang bagaimana standar kompetensi wartawan dirumuskan.

Siapa yang memverifikasi? Siapa yang berwenang menetapkan? Siapa yang berhak melaksanakan? Siapa yang mengakuinya (hulu sampai hilir)?

Dan siapa pula pengguna (user) ideal output dan outcome-nya? Ketidakjelasan keabsahan prosesnya juga merembet pada keabsahan penguji (asesor), vendor pelaksana, keabsahan peserta ujinya, hingga keabsahan dari sertifikat kompetensi wartawan itu sendiri yang sama sekali tidak terstandar rupa bentuknya (ada yang horizontal, ada yang vertikal, dengan ragam warna-warni norak pada latar belakang sertifikat UKW Dewan Pers yang sedemikian rupa).

Sebagai gambaran, mengenai keabsahan penguji/ asesor UKW Dewan Pers, dengan takaran dan kapasitas apa dia layak sebagai asesor? Siapa yang berwenang mengesahkan seseorang menjadi asesor? Perangkat apa yang sudah dimiliki Dewan Pers untuk mencetak seorang asesor?

Baca Juga  Suparman: Masyarakat Harus Berani Tolak Politik Uang

Yang terjadi di lapangan, UKW Dewan Pers lebih mirip kegiatan rekrutmen (karena beristilah uji/ ujian, yang benar seharusnya asesmen) calon wartawan daripada sebuah asesmen (mengingat wartawan juga berlaku sebagai profesi, tak Cuma pekerja/ buruh). Terlebih pengujian kepada para wartawan senior/ berpengalaman. Miris.

Sementara itu, penyandang predikat asesor haruslah lulus pelatihan metodologi asesmen, lulus uji lisan-tulisan dan teori-praktik asesmen, serta memilki sertifikat kompetensi sebagai asesor kompetensi (workplace asessor).

Semua itu penyelenggaraannya wajib dilaksanakan oleh badan/ lembaga sertifikasi resmi negara. Masalahnya, apakah Dewan Pers juga berfungsi sebagai badan/ lembaga sertifikasi resmi negara?

Selanjutnya, seorang calon asesor juga harus punya sertifikat kompetensi teknis tertentu sebagai pendukung kelengkapan dan kemampuan melakukan asesmen (penilaian), baru kemudian boleh mengases. Itu pun musti magang dulu beberapa waktu.

Singkatnya, saat seseorang menjadi asesor kompetensi wartawan, maka dia harus punya (1) sertifikat pelatihan metodologi asesmen dan sertifikat kompetensi metodologi sebagai asesor kompetensi (dalam sepaket), dan (2) sertifikat kompetensi teknis sebagai wartawan (yang ketiga jenis sertifikat tersebut juga telah terskema dalam KKNI/ SKKNI).

Nah, apakah tataran pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan yang diinisiasi Dewan Pers sudah punya standar dan objektivitas seperti ini? Inilah pe-er kita bersama. (_afu)

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Majalah Hukum FAKTA (Surabaya). Asesor Kompetensi BNSP-LSProfesi TIK Indonesia. International Asesor of Person SNI-ISO/ IEC 17024:2012 bidang MSDM pada LSPerson Quantum HRMI yang terakreditasi BSN/ KAN.

Sedang menapaki Program Master Asesor Kompetensi dan Hospitality Auditor di sektor Pariwisata (Hotel, Resto-Cafe dan MICE).

OpiniLeft Menu Icon