Home » Opini » Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-2, Habis)
Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-2, Habis)
Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-2, Habis)

Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-2, Habis)

Oleh: Achmad Dhofir

Pemred Majalah Hukum FAKTA (Surabaya)

 

Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-2, Habis)

 

Segera Susun Skema Pers Melalui SSKKN
 

Setelah mengurai persoalan legalitas formal sertifikasi kompetensi wartawan yang ternyata masihlah ilegal, bagaimanakah solusinya? Bila merujuk pada peraturan yang ada, sebenarnya sudah cukup untuk membuat sertifikasi kompetensi wartawan segera legal. Apa saja itu?

Selain mengacu pada UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga pada UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 10/ 2018 juncto PP No. 23/ 2004 tentang BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), PP No. 31/ 2006 tentang Sislatkernas (Sistem Pelatihan Kerja Nasional), Perpres No. 8/ 2012 tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), Permenaker No. 5/ 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SSKKN), juga Permenristekdikti No. 59/ 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Termasuk, bila perlu, UU No. 20/ 2014 tentang SPK (Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) juncto UU No. 5/ 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara), PP No. 34/ 2018 tentang Sistem SPK Nasional, Perpres No. 4/ 2018 tentang BSN (Badan Standardisasi Nasional), sampai Permen-PAN/RB No. 38/ 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (karena lingkup pers juga menyentuh dinas pemerintahan/ publikasi untuk kalangan sendiri).


Seluruh peraturan tersebut juga akan terselaraskan dengan UU No. 19/ 2016 juncto UU No. 11/ 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran, bahkan UU No. 3/ 2002 tentang Pertahanan Negara.

Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, bahwa bentuk keikutsertaan dalam bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Terlebih bagi TNI/ Polri pun punya divisi/ bidang/ bagian kehumasan. Ini memang kerja holistik, sehingga klop dengan idiom: Pers adalah milik bersama.

Baca  Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2019

Ini semua jelas butuh effort luar biasa, mengingat fungsi pers sebagai pilar ke-4 demokrasi adalah watchdog bagi ketiga pilar lain (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Dikarenakan skema SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang pers belumlah ada, maka Permenaker SSKKN sudah cukup menjadi pedoman.

Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan: Perumusan SKKNI dapat dilakukan dengan metoda riset dan/atau penyusunan standar baru.

Maka langsung saja, inisiasi dan perumusan SKKNI Pers/ Kewartawanan sebaiknya dilakukan bersama-sama minimal antara unsur akademisi, pemerintah, serta asosiasi (industri/ perusahaan dan profesi pers).


Di sini para praktisi (sebagai perwakilan), seperti kampus Stikosa-AWS atau kampus di Jatim yang memiliki jurusan Fisipol/ komunikasi, bagian kehumasan/ kominfo di Pemprov Jatim, PWI/ AJI/ asosiasi profesi di tingkat Jatim, asosiasi industri TV/ radio/ media daring (internet)/ media cetak di Jatim, serta unsur masyarakat pemerhati media massa sudah saatnya duduk bersama merumuskan skema SKKNI Pers baru.

Meski bermula dari Surabaya, lambat laun (calon) SKKNI ini akan bisa menjadi skema rujukan secara nasional.

Dalam perumusan dan penyusunan skema SKKNI Pers, hendaknya tetap berpedoman pada KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang sudah dimahfumi semua pihak.

Satu hal yang perlu diperhatikan secara serius, skema tersebut juga diharapkan mampu menjadi penyaring personalitas dan secara tak langsung sebagai standar MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)-nya.

Miris rasanya melihat masih banyak profil/ oknum wartawan aktif yang berlaku negatif. Lebih-lebih profil yang seperti itu memang pernah (mantan) terlibat berbuat negatif, baik yang telah melewati proses peradilan ataupun belum.

Nah, bila skema Pers sudah jadi (setelah diverifikasi tim Kemenaker), maka akan ditetapkan Menaker untuk diteruskan kepada BNSP (kemudian Dewan Pers) agar didayagunakan secara nasional.

Baca  Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-1)

Otomatis, Peraturan Dewan Pers No. 1/ Peraturan-DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan akan gugur dengan sendirinya, karena muncul aturan dan sistem yang (lebih) legal.

Berikutnya, masalah pelaksanaan SKKNI baru itu bisa menjadi domain teknis BNSP.


Sebagai badan negara, BNSP akan melakukan kajian, menetapkan sistem kelembagaan, hingga siapakah yang layak ditunjuk/ mendapatkan lisensi sebagai LSP-P3 (Lembaga Sertifikasi Kompetensi — Pihak 3) Pers.

BNSP sebagai badan sertifikasi resmi negara sudah punya seluruh alat kelengkapan untuk itu. Untuk BSN/ KAN (Komite Akreditasi Nasional) pun bisa memperkuat dengan mengakreditasi LSP itu sehingga sertifikat pers kita nanti tak cuma diakui secara nasional-regional (MEA/ Masyarakat Ekonomi Asia), juga lingkup internasional. Terlebih BNSP dengan BSN/ KAN sudah MoU (Memorandum of Understanding) tentang hal ini.

Semua itu merupakan langkah solusi terbaik yang senafas dengan Perpres KKNI Pasal 10 ayat (1) bahwa mengenai proses standardisasi dilakukan penyesuaian terhadap kompetensi pada sektor/ bidang profesi yang telah ada.

Termasuk bidang wartawan dan para sejawatnya dengan model okupasi/ penjabatan dalam struktur organisasi perusahaan pers alias levelling.

Syarat Kelayakan LSP Mengingat kondisi pers nasional saat ini, Stikosa-AWS dirasa layak menjadi LSP-P3 Pers/ Kewartawanan pertama secara nasional (karena menampung beragam elemen).

Itu dengan pertimbangan: pertama, lebih independen yang didukung sikap netral para civitas yang terlibat di dalamnya.

Kedua, akan lebih memudahkan dalam hal melakukan riset dan kajian secara berkala. Bukan hanya untuk kepentingan para pelaku industri pers, namun juga para mahasiswa (antarkampus) hingga elemen masyarakat lain yang berminat melakukan riset atau study banding.

Ketiga, tak dapat dipungkiri Stikosa-AWS adalah satu-satunya kampus yang mengejawantahkan pers nasional (sesuai AD/ ART PWI Pusat).

Baca  H. Asep Syaripudin, NU Jawa Barat dan DPD RI

Sedangkan, mengenai pemenuhan alat kelengkapan sebagai proses kelayakan menjadi sebuah LSP, itu bisa menjadi tanggung renteng stakeholder pers di Jatim.

Rangkaian wacana kegiatan ini sekaligus menjawab (sebagian) belum keluarnya turunan UU Pers, namun bisa menjadi acuan formal teknis sertifikasi kompetensi wartawan di masa depan.

Terlebih saat kita menilik Perpres KKNI, di situ gamblang dijelaskan, bahwa sertifikat kompetensi memiliki asas kesetaraan dengan ijazah.

Ada penjenjangan secara kependidikan, baik secara formal, informal, nonformal, pengalaman kerja maupun pembelajaran mandiri/ otodidak (yang juga tercermin dalam UU Sisdiknas).

Itu artinya sertifikasi kompetensi tak cuma menaikkan derajat keilmuan dan keahlian seorang wartawan dalam upaya menjalankan kegiatan jurnalistiknya, juga dibarengi dengan peningkatan martabat dan status sosial (raihan status kependidikan) sebagai dampak otomatis penjenjangan/ levelling di KKNI.

Sebagai gambaran, saat pelaksanaan skema SKKNI Pers jenjang/ level 6 diikuti peserta uji kompetensi (asesi) berpendidikan formal SMA/ setara, maka setelah dia lulus uji dan dinyatakan kompeten akan mendapat sertifikat kompetensi wartawan setara S1. Begitu seterusnya.

Dari sini pun akan terpola, sertifikasi kompetensi wartawan yang semula terkesan bersifat sporadis tanpa kontrol terpusat dan tanpa evaluasi berkala akan berubah menjadi pelaksanaan tersistem yang boleh bersifat sporadis setelah terstandar secara nasional dan ada evaluasi secara berkala oleh pusat (BNSP plus Dewan Pers).

Semoga gagasan ini dapat menjadi program Pengurus Dewan Pers 2019-2022 yang baru. Bagaimana Pak Nuh, wahai Arek Suroboyo? (_afu)

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Majalah Hukum FAKTA (Surabaya). Asesor Kompetensi BNSP-LSProfesi TIK Indonesia. International Asesor of Person SNI-ISO/ IEC 17024:2012 bidang MSDM pada LSPerson Quantum HRMI yang terakreditasi BSN/ KAN. Sedang menapaki Program Master Asesor Kompetensi dan Hospitality Auditor di sektor Pariwisata (Hotel, Resto-Cafe dan MICE).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OpiniLeft Menu Icon