Home » Opini » Peran Pers Dalam Membangun Peradaban Positif (Refleksi Hari Pers Nasional 2019)
Peran Pers Dalam Membangun Peradaban Positif (Refleksi Hari Pers Nasional 2019)
Peran Pers Dalam Membangun Peradaban Positif (Refleksi Hari Pers Nasional 2019)

Peran Pers Dalam Membangun Peradaban Positif (Refleksi Hari Pers Nasional 2019)

Oleh: Riadis Sulhi

Ketua IJTI NTB

 

Peran Pers Dalam Membangun Peradaban Positif (Refleksi Hari Pers Nasional 2019)

 

Perayaan Hari Pers Nasional 2019 tanggal 9 Februari mendatang yang setiap tahun menjadi agenda pemerintah beserta insan pers dan pada tahun 2019 ini berlangsung di Surabaya Jawa Timur, secara kolektif memang menjadi rangkaian seremoni hari jadi pers yang patut dirayakan, sebagai pengakuan pemerintah terhadap pentingnya peran dan fungsi pers yang vital dan mampu mereduksi geliat positif pembangunan nasional yang berkembang pesat dan menjadi kebutuhan publik saat ini.

Di sisi lain perayaan hari jadi pers (HPN) yang selalu dihelat secara mewah dengan menggunakan anggaran yang tidak juga kecil, kerap kali menyisakan tanya tentang posisi dan peran pers itu sendiri sebagai sebuah profesi yang idealis, independen, profesional, kritis dan memiliki dimensi keseimbangan di dalamnya.

Dalam tugasnnya mengemban amanat sebagai penyampai informasi kepada publik, para insan pers sudah semestinya harus “hadir” dan berdiri proporsional menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan lain sebagai tanggungjawab moral, berikut pamrih (prestise) dari kebebasarn mengolah informasi yang diberikan secara luas oleh publik kepada mereka.

Tak hanya publik, niat menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia juga tunjukkan oleh pemerintah dengan mempatenkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur bagaimana insan pers itu harus bertugas, berfungsi dan independen dalam menyampaikan tanggungjawab informasi kepada publik secara jujur dan terbuka di bawah aturan Kode Etik Jurnalistik yang telah dirumuskan bersama Dewan Pers sebagai majelis tinggi dalam bingkai media masa.

Baca  Tanah Nirmala

Selain persoalan kebebasan mengakses informasi yang dijamin undang undang, pemerintah juga mengeluarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik (ITE) sebagai jawaban dari tantangan milenial di era konvergensi saat ini.

Undang-undang yang resmi berlaku pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut menjadi payung hukum yang mengatur bagaimana warga masyarakat termasuk insan media bijak dalam bermedia sosial yang menjadi ‘candu’ dewasa ini.

Dua perangkat hukum tersebut secara absolut bisa menjadi panduan seorang insan pers dalam menjalankan tugas dan profesinya menjadi penyampai informasi publik, tentunya dengan membudayakan kaidah dan prinsip jurnalistik yang telah diatur dalam KEJ (kode Etik Jurnalistik) demi menghasilkan kaya yang kredibel, dan bisa dipercaya oleh masyarakat.


Dalam dimensi kekinian, aturan legal formal yang telah tertuang dalam UU tersebut tidak sepenuhnya dimengerti bahkan cenderung ‘diabaikan’ oleh insan pers itu sendiri.

Baca  Aksi #2019GantiPresiden, Ratna Sarumpaet Dan Neno Warisman Ditolak Warga

Merebaknya berita bohong (hoax), beredarnya tulisan tanpa sumber yang valid, yang disajikan dalam ragam bentuk yang diklaim sebagai karya jurnalistik, dan sangat mudah kita temukan di beranda Hp (smartphone) kita, patut menjadi gambaran betapa kita sudah sepantasnya khawatir, bahwa tradisi jurnalisme positif yang dibangun oleh para sesepuh pers kita saat itu, kini mulai terkikis.

Disini persoalan Sumber Daya Manusia, kapasitas, integritas, berikut persoalan ekonomi insan pers menyangkut kesejahteraan hidupnya, kerap kali dibenturkan menjadi problem konvensional tercetusnya ‘kegamangan’ mereka, sehingga gagal memposisikan diri dalam menjalankan fungsi literasi media saat ini.

Jika merujuk pada kesepakatan bersama, Peran pers dalam dimensi fitrah idealnya adalah pers yang memiliki nyawa ‘idealisme’ dan independen dalam menampilkan karya jurnalistiknya.

Mampu menghadirkan nuansa keadilan dalam segala dimensi, bisa menjadi alat kontrol sosial dan penyeimbang dalam menjembatani kepentingan publik, serta mampu menyajikan informasi positif, dan referensi terpercaya bagi khalayak.

Berangkat dari konsep ideal diatas, maka sudah sepatutnya semua insan pers Indonesia, harus mulai duduk bersama membangun kesepakatan bahwa selain bertugas menyajikan karya terbaik dan akurat secara moral kepada publik, pers juga sudah saatnya harus kembali ke fitrahnya sebagai penyampai informasi yang independen, sebagai pembawa misi suci kerasulan bagi siapapun, tanpa harus tersekat dengan kepentingan sesaat, dalam bingkai pragmatisme yang menggurita dewasa ini.

Baca  Google Rilis Android 9 Pie Dengan Fitur Canggih

Pers saat ini, selain harus mampu berperan sebagai sumber informasi akurat, juga harus andil dalam membangun iklim peradaban positif bagi bangsa ini, tentunya dengan menyajikan kebenaran dan marwah jurnalisme positif yang mendidik, menelurkan ide gagasan dan pemikiran yang maju, dan mampu menginspirasi terwujudnya persatuan, solidaritas, kebersamaan dalam keberagaman, demi tujuan membangun karakter dan peradaban bangsa yang kuat di masa yang akan datang.

Terakhir mari kita rayakan hari jadi pers tahun ini dengan mencoba merefleksi kembali marwah pers untuk memperjuangkan dan membangun iklim peradaban jurnalisme positif, yang harus dirasakan nyata secara kolektif bagi insan pers pada khususnya dan juga publik pada umumnya.

Sudah saatnya kita harus mengambil peran strategis untuk mewujudkan cita cita itu, dan tidak sepenuhnya larut dalam acara perayaan seremonial semata, tanpa mencoba merefleksi nasib insan pers yang sebagiannya masih jauh dari kata sejahtera.

Selamat Hari Pers Nasional 2019, Pers Sehat dan Bermartabat.

OpiniLeft Menu Icon