Home » Opini » Pesan “Nasi Liwet” Dari Cianjur
Pesan "Nasi Liwet" Dari Cianjur
Pesan "Nasi Liwet" Dari Cianjur

Pesan “Nasi Liwet” Dari Cianjur

Oleh: Husni Mubarok

Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar IV (Kabupaten Cianjur)

 

PESAN “NASI LIWET” dari CIANJUR

 

Tertangkapnya Ivan Rivano Mukhtar, Bupati Cianjur, Jawa Barat, periode 2015-2020, beberapa hari yang lalu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang dipimpinnya, sebenarnya bukan peristiwa yang sangat mengejutkan.

Sebelumnya sejumlah kepala daerah dan pejabat negara lainnya mulai dari gubernur, anggota DPR/DPRD, wali kota, pejabat di lingkungan kementerian, BUMN/BUMD dan lain-lain telah mengalami “nasib” yang sama dengan apa yang dialami Bupati Cianjur, yakni terjerat OTT KPK dalam beragam kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran negara, “jual beli” proyek, suap menyuap terkait perijinan yang merugikan keuangan negara dan kepentingan publik.

Hal yang menarik terkait kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Cianjur di atas, bukan terletak pada kasus tindak pidana korupsinya yang sudah “lumrah” terjadi pada sejumlah kepala daerah dan pejabat negara lainnya.

Baca  Otokritik Refleksi Hari Pers Nasional Tahun 2019 (Bagian-2, Habis)

Adanya fenomena eforia masyarakat Cianjur yang berduyun-duyun mendatangi alun-alun Kabupaten Cianjur secara serentak membawa “nasi liwet” diduga sebagai cara mengekspresikan kegembiraan mereka atas tertangkapnya Bupati Cianjur Ivan Rivano Mukhtar dalam kasus tindak pidana korupsi.

Hingga Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat turut mengingatkan mereka untuk tidak berlebihan cara-caranya dalam merespon peristiwa yang menimpa Bupati Cianjur tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Cianjur, saya sangat berduka dan ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa Bupati Cianjur.

Saya sepakat dengan imbauan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di atas. Apapun motifnya, tidak selayaknya “musibah” yang menimpa Bupati Cianjur dirayakan dengan ekspresi kegembiraan.


Perbedaan warna partai, perbedaan pilihan politik dan perbedaan-perbedaan lainnya tetaplah kita bersaudara. Persaudaran ibarat tubuh kita yang jika salah satu dari anggota tubuh tertimpa sakit kita merasakan pula efek sakitnya.

Dengan kata lain, janganlah perbedaan-perbedaan sesaat merusak sendi-sendi persaudaraan di antara kita dengan ekspresi dan ungkapan yang tdk patut baik dari sisi keluhuran nilai-nilai agama, budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat Cianjur yang dikenal ramah, guyub dan agamis.

Baca  Korupsi Massal Anggota Dewan dan Matinya Empati

Persoalan korupsi yg menimpa Bupati Cianjur dan pejabat-pejabat negara lainnya adalah problem yang akut dan besar yang dihadapi angsa kita.

Perbaikan regulasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah yang dianggap “padat modal” belum mampu mencegah kecenderungan sikap koruptif para pejabat negara dengan otoritas dan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Sanksi pidana yang berat dan sanksi sosial yang diterimanya karena di ekspose di sejumlah media secara besar-besaran belum menjadi pelajaran berharga dan “effek jera” bagi pejabat-pejabat lainnya untuk berhati-hati dan tidak coba-coba mendekati area korupsi di lingkungan kerjanya.

Pesan "Nasi Liwet" Dari Cianjur. (Foto: ilustrasi OTT KPK)
Pesan “Nasi Liwet” Dari Cianjur. (Foto: ilustrasi OTT KPK)

Akibatnya, masyarakat menjadi permissif dan “muak” karena selalu disuguhi berita-berita terkait tindakan tercela pejabat negara yang bertubi-tubi terjaring OTT KPK akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Euforia “nasi liwet’ dari Cianjur di atas, meskipun sangat berlebihan dan “tidak patut” adalah pesan bagi kita semua, terutama para pejabat negara di berbagai tingkatan dan di mana pun mereka melaksanakan tugasnya, agar amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat negara.

Baca  Eklektika Gerakan Terorisme

Euforia “nasi liwet”, adalah ekspresi “protes keras” dan kekecewaan yang mendalam secara kolektif yang ditumpahkan masyarakat kepada pemimpinnya yang tidak amanah dan melakukan tindakan tercela.

Kita semua berharap agar ekspresi “nasi liwet” tersebut segera diakhiri untuk selanjutnya menempuh cara-cara yang lebih terhormat dan saling menghargai dalam melakukan “Tawashau bil haq”, yakni saling mengingatkan satu sama lain sambil secara bersama-sama mendukung terciptanya kondusifitas daerah dan stabilitas jalannya pemerintahan Kabupaten Cianjur dalam rangka optimalisasi program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Sebaliknya, kepada para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur dan unsur DPRD-nya kita berharap agar peristiwa yang menimpa Bupati Cianjur, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk bersama-sama dicegah secara maksimal dan tidak terulang kembali.

Ke depan, kita berharap pemerintah beserta DPR pemegang kuasa pembentukan peraturan perundang-perundangan dapat merumuskan regulasi yang secara dini mampu mencegah tindak pidana korupsi di berbagai lini birokrasi pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OpiniLeft Menu Icon