Home » Opini » Refleksi Hari Pers Nasional
Refleksi Hari Pers Nasional. (Foto: Istimewa)
Refleksi Hari Pers Nasional. (Foto: Istimewa)

Refleksi Hari Pers Nasional

Oleh: Syamsudin Nabilah

Direktur The Mahameru Institute dan Ketua KOMPI (Komunitas Pers Independen) Lumajang

 

Refleksi Hari Pers Nasional

 

Wartawan Antara Idealisme dan Kesejahteraan

Sebelum mengupas soal idealisme dan kesejahteraan wartawan, perlu dipahami bersama pengertian wartawan.

Wartawan/ jurnalis/ pewarta adalah orang yang secara teratur menuliskan berita dan tulisannya dikirimkan/ dimuat di media massa secara teratur.

Laporan tersebut dapat dipublikasikan dalam media massa, seperti koran, tv, radio, majalah, film, dokumentasi, dan internet (Wikipedia).

Bagaimana dengan wartawan yang tidak mempublikasikan hasil liputannya? Apakah dia disebut wartawan? Silahkan pembaca simpulkan sendiri.

Dalam sejarahnya, saat Republik ini belum berdiri kokoh, wartawan punya peran besar. Sebelum maraih kemerdekaannya tahun 1945 dan sebelum organisasi Boedi Oetomo (BO) terbentuk, wartawan sudah melakukan pergerakan membela hak-hak para kuli yang ditindas oleh kolonialisme.

Demi membela tanah air, Tirto Adhi Soerjo, lulusan sekolah kedokteran STOVIA, memilih menjadi wartawan dan mendirikan surat kabar MEDAN PRIJAJI 1907 ketimbang menjadi seorang dokter seperti mayoritas kawan-kawan sekampusnya serta ikut mendirikan Surat Kabar Pribumi pertama pada tahun 1903.


Seorang pendiri Perguruan Taman Siswa dan Pahlawan Nasional juga pernah menjadi wartawan. Dialah Ki Hadjar Dewantara. Tokoh ini dikenang karena kekritisannya kepada Belanda.

Tulisannya berjudul “Seandainya Saya Seorang Belanda” diekspos di Surat Kabar De Express tahun 1913. Isinya kritikan dan gugatan atas perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda karena uang yang dipakai Belanda adalah uang hasil keringat petani Indonesia yang ditindas. Atas tulisannya yang menohok, dia dibuang Belanda bersama dua kawannya (Ernest Francois Eugene Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo).

Baca  Eklektika Gerakan Terorisme

Karena media dianggap sangat efektif dalam sebuah pergerakan saat itu, maka lahirlah tokoh — tokoh lain yang terjun dan aktif sebagai wartawan.

Sebut saja Semaoen (aktivis buruh) dan Baharudin Muhammad Diah (B. M. Diah). Semaoen mengelola surat kabar “Sinar Djava” milik Sarekat Islam dan memimpin “Sinar Hindia”, sedangkan B. M. Diah merupakan tokoh pers murid Douwes Dekker di perguruan Ksatriaan Institute.

Saat itu, perguruan yang didirikan oleh Douwes Dekker memiliki sekolah jurnalistik dan salah satu muridnya adalah BM. Diah.

Tokoh pergerakan nasional lain yang menjadi wartawan adalah Adam Malik (pendiri berita nasional Antara), Dekker, Ki Hadjar, Tirto, dan Wage Rudolf Supratman (wartawan berita kriminal di Sinpo) yang notabene pencipta lagu “Indonesia Raya”.

Dalam perjuangan politiknya, Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, juga pernah aktif di penerbitan pers (Baca : Bergerak! : Peran Pers Mahasiswa Dalam Penumbangan Rezim Soeharto, oleh Satrio Arismanandar).

Jurnalis foto, pun banyak berjasa pada Kemerdekaan RI. Salah satunya adalah Mendur dan Umbas bersaudara asal Sulawesi Utara. Pada 2 Oktober 1946, mereka mendirikan IPPHOS (Indonesia Press Photo Service).

Mereka inilah yang mengabadikan peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah, termasuk mengabadikan detik-detik proklamasi, meskipun Angkatan Darat Kekaisaran Jepang saat itu melarang momen bersejarah tersebut diabadikan.

Photo-photo mereka kemudian dirampas oleh Kekaisaran Jepang. Untungnya masih ada sisa-sisa photo hasil jepretan detik-detik proklamasi tersebut yang bisa dimuat di Koran Merdeka, pada 19 Februari 1946 (sumber Tirto. id).

Baca  Tugas Berat Bagi KPPS

Karena peran media begitu besar, maka wajar bila politisi saat ini memilih berbaik hati dengan jurnalis.

Membaca sekelumit kisah tokoh pergerakan dalam perjuangan lewat media memperlihatkan adanya idealisme yang kuat dalam diri mereka.

Yang ada dalam pikirannya adalah perjuangan membela rakyat kecil dan kemerdekaan negeri ini.

Idealismenya lebih dominan ketimbang kepentingan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

Karena masalah kesejahteraan tidak dikedepankan, maka media yang mereka kelola bukan profit oriented. Urusan kesejahteraan akhirnya menjadi nomer sekian.

Dalam konteks kekinian masih adakah media (wartawan/ jurnalis) yang idealis dan mengedepankan kebenaran ketimbang keuntungan pribadi dan perusahaannya?

Ataukah idealisme itu sudah tergadaikan dan tertutup oleh profit oriented semata? Ataukah keduanya masih seiring sejalan (idealisme ya dan kesejahteraan ya).

Pertayaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh pelaku sendiri (pemilik media, jurnalis/ wartawan).

Menurut pandangan penulis, kondisi saat ini cukup berbeda dengan jaman prakemerdekaan, pascakemerdekaan, jaman orde baru, era reformasi, pascareformasi hingga sekarang.

Ada pergeseran nilai dan orientasi (sebagian) media. Idealisme memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, menginformasikan yang benar sesuai fakta dan data, membela pihak yang menjadi korban atas ketidak adilan memang masih ada.

Begitu pula orientasi media yang profit oriented juga ada, bahkan bisa dibilang lebih banyak ketimbang yang idealis (benar-benar memberitakan sesuatu tanpa ada kepentingan lain selain kepentingan publik).

Hal itu terjadi tidak lepas karena persoalan pemenuhan kebutuhan hidup.

Bila jaman dulu orientasi pendirian media untuk membela kepentingan rakyat melarat, kini bisa bergeser untuk kepentingan birokrat, konglomerat, pejabat, wakil rakyat).

Baca  Peran Pers Dalam Membangun Peradaban Positif (Refleksi Hari Pers Nasional 2019)

Adanya disorientasi pendirian media dan niatan lain menjadi wartawan, memang tidak dilarang oleh undang-undang.

Orang awam, pun bisa mendirikan media dan merekrut wartawan dengan mudah asalkan punya modal besar, medianya berbadan hukum, dan berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta mematahui KEJ (Kode Etik Jurnalistik) dalam bekerja, selesai. Bahkan orientasi untuk profit oriented tidak dilarang.

Yang menjadi persoalan adalah keberadaan media itu sendiri terkadang tidak memperhatikan wartawan dan kesejahterannya.

Sehingga muncul praktek tidak sehat di dalam tubuh media itu sendiri. Rangkap jabatan (wartawan merangkap sebagai marketing) sering kali terjadi, bahkan ada juga yang berubah wujud menjadi ‘tukang medeni’ (menakut-nakuti) nara sumber seperti kabar yang terjadi di Malang Jawa Timur, baru-baru ini.

Maka tidak bisa disalahkan 100 persen jika kemudian idealisme wartawan (meskipun tidak semua wartawan) luntur karena kesejahteraan mereka belum terpenuhi.

Media (wartawan/ jurnalis) akhirnya hanya menjadi bridjing ( dan wahana mencari keuntungan pribadi atas nama korporasi.

Namun demikian, kembali lagi pada apa yang penulis kemukakan, bahwa wartawan itu tugasnya menulis dan mempublikasikan hasil tulisannya di media cetak, elektronik (TV, radio) internet (online) dengan memperhatikan UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan KEJ.

Selama itu dijalankan, maka siapapun tidak bisa menghalang-halangi keberadaan media dan wartawan/ jurnalisnya.

Akhiron, di Hari Pers Nasional (HPN) 2019 ini penulis ingin menggaris bawahi “idealisme yes kesejahteraan oke! Selamat dan sukses HPN 2019. Semoga pers di Indonesia masih ‘waras’ dan terus mengawal perjalanan bangsa ini agar tetap ‘waras’.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OpiniLeft Menu Icon