Home » Pilihan » Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia

Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia

QARAO.com, Jakarta – Kepemilikan saham PT Inalum (Persero) di PT Freeport Indonesia (PTFI) naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Ini seiring penandatanganan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia(PTFI) ke Inalum.

Penandatanganan dilakukan antara Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto pada Kamis di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (27/9/2018).

Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: liputan6.com)
Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: liputan6.com)

Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), Perjanjian Pemegang Saham PTFI, yang dilengkapi dengan Services Agreement dan Economic Replacement Agreement, serta Perjanjian Pengambilan Saham PTFI.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Inalum Budi G Sadikin, CEO FCX Richard Adkerson, dan perwakilan Rio Tinto, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pemda Papua juga akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Namun, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$ 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

Baca  VIDEO: Prabowo Salah Mengucapkan Sholawat Saat Pidato di Depan Peserta Reuni Alumni 212

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai tahun 2041,” jelas Ignasius Jonan.

Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: harianterbit.com)
Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: harianterbit.com)

Jonan memastikan, Kewajiban Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan dievaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun.

Dia menegaskan, izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi.

Dia menuturkan, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

“Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” jelas Rini.

Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: geotimes.co.id)
Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: geotimes.co.id)

Sementara Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

Baca  Rancangan Sirkuit Mandalika Untuk MotoGP 2021 Di Lombok, Digarap oleh Perusahaan Ini

“Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akanmemberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” jelas dia.

Inalum Bakal Rampungkan Perjanjian Pembelian Saham Freeport

PT Inalum (Persero) sebagai holding BUMN tambang Kamis sore ini akan menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) antara PT Inalum, PT Freeport-McMoRan Inc dan PT Rio Tinto Indonesia.

Penandatanganan akan dilakukan di Ruang Sarulla Gedung Setjen Kementerian ESDM pada pukul 16.00 WIB. Penandatanganan SPA ini merupakan tindak lanjut dari Head of Agreement (HoA) yang sudah ditandatangani pada 12 Juli 2018.

Dengan ditandatanganinya SPA ini, Inalum akan resmi memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia. Rencananya, penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson dan perwakilan dari Rio Tinto.

Penandatanganan tersebut akan disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Baca  VIDEO: Curhat SBY Kisahkan Momen Terakhir Bersama Ani Yudhoyono, Air Matanya di Sini

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan jika proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen dapat rampung pada penghujung September 2018.

“Freeport (Indonesia) selesai akhir September,” ujar Rini.

Seperti diketahui, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) serta McMoran telah menandatangani Head of Agreement (HoA) saham PTFI, dengan kesepakatan Inalum akan menguasai 41,64 persen PT Freeport Indonesia Langkah ini untuk menggenapi 51 persen kepemilikan saham di Freeport Indonesia oleh perusahaan nasional.

Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: liputan6.com)
Sah, Indonesia Kuasai 51 Persen Saham Freeport Indonesia (Foto: liputan6.com)

Dari 51 persen saham Freeport yang dimiliki pihak nasional, 80 persen dimiliki Inalum sedangkan 20 persen sisa dimiliki oleh Pemerintah Daerah Papua.

Pasca-proses penandatangan yang dilakukan pada 12 Juli 2018 tersebut, pemerintah hingga kini belum mengumumkan perkembangan terbaru terkait hal itu.

Awalnya, Menteri Rini sempat menargetkan, pembayaran pembelian saham Freeport Indonesia oleh Inalum dapat kelar pada akhir Juli 2018.

Pernyataan itu kemudian disambut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, yang menyebutkan batas pembayaran adalah 60 hari setelah perjanjian atau pada September ini. “Dalam kesepakatan ada maksimal waktu pembayaran 60 hari. Pokoknya September, transaksi closed,” ujar dia.

Kamis, 14 November 2019