Home » Terkini » Wajib Membuat Peraturan Perusahaan (PP) Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Wajib Membuat Peraturan Perusahaan (PP) Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Foto: Risty)

Wajib Membuat Peraturan Perusahaan (PP) Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

QARAO.com, Probolinggo – Terkait permasalahan banyaknya potongan gaji karyawan yang terjadi di PT SKI waktu lalu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo,Agus Riyanto melalui selulernya membeberkan, tugas, wewenang dan tanggungjawab penyusunan Peraturan Perusahaan adalah merupakan tanggung jawab dari Perusahaan, yang sebelum diajukan permohonan pendaftaran harus dimintakan saran dan pertimbangan dari wakil Karyawan terhadap draf Peraturan Perusahaan tersebut.

Karena sifatnya saran dan pertimbangan, maka karyawan atau wakil karyawan dapat juga untuk tidak memberikan saran dan pertimbangan atas draft peraturan perusahaan tersebut meskipun telah diminta oleh Perusahaan,”tegasnya. Sabtu (6/10/2018).

Pemilihan Wakil Karyawan dalam rangka memberikan saran dan pertimbangannya harus dilakukan dengan tujuan untuk mewakili kepentingan para Karyawan. Pemilihan itu dilakukan secara demokratis, yaitu dipilih oleh Karyawan sendiri terhadap Karyawan yang mewakili setiap unit kerja di dalam Perusahaan.

Baca  Erick Thohir: Kita Tidak Boleh Diam Kalau Presiden Kita Dijelek-Jelekin

Apabila di dalam Perusahaan telah terbentuk Serikat Pekerja, maka saran dan pertimbangan tersebut diberikan oleh pengurus Serikat Pekerja yang ada,”imbuhnya.

Wajib Membuat Peraturan Perusahaan (PP) Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Foto: Risty)

Untuk mendapatkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan atau draft peraturan perusahaan dari wakil Karyawan, maka pertama-tama Perusahaan harus menyampaikan naskah rancangan atau draft Peraturan Perusahaan itu kepada wakil Karyawan atau Serikat Pekerja.

Sementara itu,Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo,Wahono mengatakan bahwa setiap perusahan itu wajib mentaati Undang-Undang Tenaga Kerja dalam mempekerjakan karyawan harus memenuhi hak dan kewajiban.

“Setiap perusahaan dan pekerja harus menyadari masalah hak dan kewajiban sesuai prosedur,” katanya

Baca  Zahra Allya Putri Sang Juara Kelas yang Jago Berdakwah Siswi SDN Kebon Melati 1

Untuk itu kata Wahono, setiap pengusaha di wilayah Kota Probolinggo wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP) turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Wajib Membuat Peraturan Perusahaan (PP) Turunan Dari Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Foto: Risty)

“Hal tersebut guna mengatur tentang hak dan kewajiban pihak perusahaan dan para pekerja,” katanya.


Setelah PP diterbitkan, lanjut dia, meningkat menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan karyawan yang diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja setempat.

“Peraturan yang dibuat itu nantinya akan kami teliti satu persatu guna memastikan jangan sampai PP lebih rendah kualitasnya dari pada UU tenaga kerja,” jelasnya.

Menurut dia, perusahaan mempekerjakan minimal 10 karyawan harus membentuk PP karena merupakan amanat UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 pasal 108 bahwa pengusaha yang memiliki pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Baca  Digugat Pihak Koperasi Mitra Perkasa, Ini Jawaban Pengusaha Yang Digugat

. (Risty)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TerkiniLeft Menu Icon